Basis Data Pintar

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2024 tanggal , 28 Februari 2024 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menindaklanjuti evaluasi pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan SKTM hanya untuk keperluan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Pemerintah yang dibiayai dari APBD dan/atau APBN;
2. Dasar penerbitan SKTM sebagaimana butir a adalah kesesuaian persyaratan dalam SOP dan pemohon terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3. Pengecekan data DTKS dilakukan oleh petugas DPMPTSP untuk mengkonfirmasi validasi administrasi SKTM melalui aplikasi Jakarta Evolution (JAKEVO) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Layanan Informasi Terpadu (SILADU) Dinas Sosial;
4. Jika pemohon tidak terdaftar dalam data DTKS, maka diterbitkan Surat Penolakan Pelayanan SKTM melalui sistem JAKEVO ke pemohon untuk selanjutnya akan ditembuskan secara sistem kepada Dinas Sosial;
5. Tembusan surat penolakan melalui sistem, untuk selanjutnya dijadikan bahan pengecekan ke pemohon oleh petugas Dinas Sosial dalam rangka validasi dan pemutakhiran data DTKS;
6. Permohonan SKTM untuk keperluan bantuan sosial selain butir a seperti permohonan keringanan urusan tertentu (biaya kremasi, pengurangan biaya pendidikan, keringanan pinjaman, keringan pembayaran listrik/PBB) dan penerimaan bantuan lainnya, tetap diberikan layanan tetapi outputnya hanya berupa surat keterangan umum, bukan format SKTM.

Persyaratan SKTM dapat dilihat DISINI

Anda dapat mengajukan permohonan penerbitan SKTM melalui JAKEVO